Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 146 Tahun 2004 tentang Pedoman Kualifikasi Pendidikan untuk Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan

Ditulis Oleh : cak war | Anwar Hadi

SALINAN

KEPUTUSAN

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

N0M0R 146 TAHUN 2004

TENTANG

PEDOMAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN UNTUK

JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI  DAMPAK LINGKUNGAN

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang:    bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa 21 ayat (4) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negana Nomor 47/KEP/M.PAN/8/2002 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya, pertu mengatur kuatifikasi pendidikan untuk Jabatan Pengendali Dampak Lingkungan.

Mengingat:   

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana tetah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomo 3890);

2.   Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3839);

3.  Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negera Sipil sebagaimana tetah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17);

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nornor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);

5.  Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

8.  Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

9.  Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana tetah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2004;

10. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas,  Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana tetah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;

11. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisai dan Tata kerja Lembaran Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004;

12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 47/KEP/M.PAN/2002 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka kreditnya;

13. Keputusan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2002 dan Kreditnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PEDOMAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN UNTUK PEJABAT FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

PERTAMA: Kualifikasi pendidikan untuk Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA   :  Kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA digunakan untuk:

a. pedoman dalam penetapan jenis pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pengendalian dampak lingkungan;

b. dasar penetapan angka kredit bagi pejabat yang berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampal Lingkungan.

KETIGA    :   Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal, ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 September 2004

Menteri Negara

Lingkungan Hidup,

   Ttd

Nabiel Makarim, MPA, MSM

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA

LINGKUNGAN HIDUP

Nomor: 146 Tahun 2004

Tahun : 2 September 2004

PEDOMAN KUALIFIKASI PEDIDIKAN UNTUK

JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI  DAMPAK LINGKUNGAN

A. Tujuan

1. Tujuan Pedoman Kualifikasi Pendidikan untuk Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan adalah untuk memberikan pedoman dan ketentuan dalam menetapkan jenis maupun kualifikasi pendidikan dan pelatihan yang terkait dalam pengendalian dampak lingkungan.

2. Pedoman ini khusus ditujukan bagi Tim Penilai Angka Kredit Pengendali Dampak Lingkunga dan Pejabat Kepegawain dan Para Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.

B. Pengertian

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasaan, akhlak mutia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

2. Kuatifikasi pendidikaan jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan adalah syarat pendidikan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.

C. Jenis Pendidikan

1.  Pendidikan formal yang berkaitan dengan pengendalian dampak lingkungan adalah:

a.         Ilmu Lingkungan dan yang sejenisnya;

b.        Ilmu Biologi, Bio Teknologi dan yang sejenisnya;

c.         Ilmu Fisika Teknik;

d.        Ilmu Matematika dan Pengetahun Alam;

e.         Ilmu Geografi;

f.         Ilmu Teknik Kimia;

g.        Ilmu Teknik Geologi;

h.        Ilmu Teknik Geodesi;

i.          Ilmu Teknik Pertambangan dan Energi;

j.          Ilmu Pertanian dan yang sejenisnya;

k.        Ilmu Kehutanan;

l.          Ilmu Pariwisata;

m.      Ilmu Perikanan dan Kelautan;

n.        Ilmu Hukum dan Sosial;

o.        Ilmu Sosial, Politik dan Komunikasi;

p.        Ilmu Teknik Sipil dan Perencanaan (Sipil, Arsitektur, dan planologi);

q.        Ilmu Pertamanan;

r.          Ilmu Teknik Elektronika;

s.         Ilmu Ekonomi dan Manajemen

t.          Ilmu Arkeologi, Antropologi dan Sejarah;

u.        Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia dan Psikologi;

v.        Ilmu Kesehatan Masyarakat;

w.      Ilmu Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;

x.   Ilmu- ilmu lain yang relevan (dikonsultasikan dengan instansi pembina jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan).

2. Pendidikan dan petatihan non-formal yang berkaitan dengan pengendalian dampak lingkungan adalah:

a)        Diklat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan sejenisnya;

b)        Diklat Pengelolaan Lingkungan Terpadu (IEM);

c)        Diklat Penegakan Hukum Lingkungan;

d)       Diklat Pengelolaan Limbah dan sejenisnya;

e)        Diklat Pengelolaan B3;

f)         Diklat Pengawasan Lingkungan;

g)        Diklat PPNS Lingkungan;

h)        Diklat Pembangunan Berkelanjutan;

i)          Diklat Produksi Bersih atau Minimalisasi Limbah;

j)          Diklat Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;

k)        Diklat ISO dan turunannya;

l)          Diklat Audit Lingkungan;

m)      Diklat Pengelolaan Pesisir dan Lautan;

n)        Diklat Pengendatian Pencemaran Air;

o)        Diklat Pengendalian Pencemaran Udara;

p)        Diklat Pengendalian Pencemaran Limbbah B3;

q)        Diklat Pengendatian Pencemaran Limbah Radio Aktif;

r)         Diklat Proteksi Radiasi;

s)         Diklat Penanganan Keadaan Gawat Darurat karena Penrcemaran B3;

t)         Diklat Pengelolaan Sampah dan sejenisnya;

u)        Diklat Pengelolaan dan Pemeliharaan Terumbu Karang;

v)        Diklat Pengelolaan Hutan Lindung;

w)      Diklat Pemulihan Lahan Kering;

x)        Diklat Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;

y)        Diklat Pengelolaan Lapisan Ozon dan Pemanasan Global;

z)        Diklat Konservasi Hutan;

aa)     Diklat Penyelamatan Spesies (Flora dan Fauna) Langka;

bb)    Diklat Ekonomi Lingkungan;

cc)     Diklat GIS (Global Information System) Lingkungan;

dd)   Diklat Sistem Informasi;

ee)     Diklat Eko Wisata;

ff) diklat lainya yang relevan (dikonsultasikan dengan instansi pembina jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan);

D. Ketentuanl ain

1. Kualifikasi pendidikan untuk jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli sekurang-kurangnya adalah Sarjana (S-1) dan untuk jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Terampil sekurang-kurangnya adalah D-II/DIII dalam bidang studi yang sesuai dengan uraian pekejaan.

2.  Apabila bidang studi tidak sesuai dengan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf C di atas, maka calon pejabat fungsional Pengendali Dampak Lingkungan tersebut harus memiliki pengalaman kerja dibidang yang sesuai dengan uraian pekerjaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

3. Apabila persyaratan pengalaman tidak memenuhi kebutuhan sebagaimana dinyatakan dalam butir D.2 diatas, maka caton pejabat fungsional Pengendali Dampak Lingkungan tersebut harus/pernah  mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang yang sesuai dengan uraian pekerjaan sekurang –kurangnya ekuivalen dengan 15 angka kredit.

4.  Kesesuaian kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam butir D.2 dan D.3 diatas harus dievaluasi oleh tim Penilai Angka Kredit.

E. Prosedur Penetapan Kualifikasi Pendidikan

1. Pimpinan unit kerja yang mengurusi kepegawaian serendah-rendahnya eselon II menyampaikan permohonan evaluasi kepada Tim Penilai Angka Kredit atas kualifikasi pendidikan calon pejabat fungsional Pengendali Dampak Lingkungan, dengan disertai job description dari unit tempatnya bekerja.

2. Tim Penilai Angka Kredit mengevaluasi kualifikasi pendidikan calon pejabat fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.

3.Apabila dianggap  sesuai, maka Tim Penilai Angka Kredit menerbitkan surat persetujuan.

D. Penutup

1.Pedoman Penetapan Kualifikasi pendidikan untuk Jabatan Fungsional Pengendali Dampak lingkungan ini, apabila dipandang perlu akan diadakan penyempurnaan secara berkala.

2.    Hal-hal yang belum cukup diatur dalam pedoman ini akan diatur dalam surat keputusan tersendiri.

Menteri Negara

Lingkungan Hidup,

   Ttd

Nabiel Makarim, MPA, MSM