PERMENPANRB No.39 Tahun 2011 Tentang Jafung Pengawas Lingkungan

Ditulis Oleh : cak war | Anwar Hadi

SALINAN

PERATURAN MENTERI NEGARA

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

NOMOR 39 TAHUN 2011

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP

 DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI  NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI,

Menimbang     : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas pengawasan lingkungan hidup, dipandang perlu menetapkan Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya;

                                    b.   bahwa penetapan Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya sebagaimana dimaksud di atas, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

[Continue reading...]

PERPRES No. 75/2013 Tunjangan Jafung Pengawas Lingkungan

Ditulis Oleh : cak war | Anwar Hadi

SALINAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 75 TAHUN 2013

TENTANG

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang    :  a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup, perlu diberikan tunjangan jabatan fungsional yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya;

                      b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, produktivitas kerja, dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup;

[Continue reading...]

Perpanjangan Penyesuaian/Inpassing Jafung Pengawas

Ditulis Oleh : cak war | Anwar Hadi

SALINAN

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Nomor        : B-10761/MENLH/KP/09/2013                                                               27 September 2013

Lampiran   : -

Hal               : Perpanjangan Pelaksanaan Pengangkatan

                        Melalui Penyesuaian/Inpassing Jabatan

                        Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup

Yth.

1.    Para Gubernur di seluruh Indonesia

2.    Para Bupati di seluruh Indonesia

3.    Para Walikota di seluruh Indonesia

di-

      Tempat

     

             Dalam rangka mempercepat penerapan jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah, bersama ini kami sampaikan bahwa pengangkatan pejabat fungsional Pengawas Lingkungan Hidup melalui penyesuaian/inpassing diperpanjang terhitung mulai dari tanggal 1 Agustus 2013 sampai dengan 31 Juli 2014 sesuai surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.114-10/87 tanggal 16 Juli 2013.

             Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kami harapkan agar Saudara dapat memanfaatkan masa penyesuaian/inpassing jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dalam penataan SDM LH daerah. Hal ini menjadi penting mengingat kewajiban pengawasan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan pada pasal 71 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memberikan mandat kewajiban kepada Gubernur, dan Bupati/Walikota untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang ada diwilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

             Berkenaan dengan hal tersebut diatas, mohon kiranya kesediaan Saudara untuk dapat:

1.Melakukan pengangkatan dalam jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup melalui penyesuaian/inpassing terhitung mulai dari tanggal 1 Agustus 2013 s.d 31 Juli 2014;

2.    Melakukan verifikasi syarat-syarat yang harus dipenuhi pada point 1 meliputi:

a.    Surat Keputusan sebagai pejabat pengawas LH;

b.    Telah lulus dan memiliki sertifikat Diklat Dasar-dasar Pengawas LH;

c.     Telah dan masih melaksanakan tugas pengawasan LH paling sedikit 2 tahun;

d.    Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV;

e.    Pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I Golongan ruang III/b;

f.     Mempunyai DP-3 paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun;

g.    Membuat surat pernyataan kesediaan diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas LH.

3.    Menetapkan alokasi dana APBD untuk tunjangan jabatan fungsional Pengawas LH.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

     Menteri Lingkungan Hidup,

                        ttd

Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA

Tembusan:

1.    Menteri Keuangan RI

2.    Menteri Dalam Negeri RI

3.    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi

4.    Kepala Badan Kepegawaian Negara

[Continue reading...]

Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan dan angka kreditnya

Ditulis Oleh : cak war | Anwar Hadi

 SALINAN

PERATURAN BERSAMA

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 09 TAHUN 2012

NOMOR : 06 TAHUN 2012

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NEGARA

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP

 DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

[Continue reading...]